Berifikir, Menginspirasi dan Menggerakkan
Untuk Pembangunan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan

Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit di Indonesia

Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit di Indonesia
Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit di Indonesia

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan melaksanakan fungsi pelayanan publik yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Rumah Sakit perlu dibina dan diawasi agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan mengutamakan keselamatan pasien. Karena itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur masalah pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dalam Bab tersendiri yaitu Bab XII, yang terdiri dari 8 Pasal yaitu dari Pasal 54 samapai dengan Pasal 61.

Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dewasa ini masih banyak di jumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi pemumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, memperhatikan keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Yang menjadi isue strategis dan menjadi permasalahan berkaitan dengan upaya kesehatan pada umumnya adalah akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas belum merata serta kualitas pelayanan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dasar dan lanjutan yang juga belum merata, sehingga hal tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah penting sekali untuk peningkatan akses dan kualitas fasyankes.

 

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari Sumber Daya Kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah Sakit diselenggarakan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, SDM Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tanggal 8 Juli 2013 oleh Presiden RI. Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit merupakan pelaksanaan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pemikiran bahwa terhadap Rumah Sakit perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. Tenaga pengawas tersebut melaksanakan pengawasan yang bersifat  teknis medis dan teknis perumahsakitan. Yang dimaksud dengan pengawasan teknis medis adalah audit medis dan pengawasan teknis perumasakitan adalah audit kinerja Rumah Sakit. Undang-Undang pun menentukan pembinaan dan pengawasan non-teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS). Adapun pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).

BPRS merupakan unit non struktural dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara eksternal. Diharapkan masukan pemangku kepentingan terkait  pengawasan dan pembinaan yang selama ini telah berjalan dapat diintegrasikan dengan laporan yang diperlukan BPRS Provinsi khususnya sistem mutu pelayanan dan keselamatan. Tujuannya Rumah Sakit tidak terlalu banyak dibebani dengan paper works yang tidak ada feed back dan pembinaan, dan pada akhirnya dipandang sebagai beban sumber daya yang tidak dirasakan manfaatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit ini dimaksudkan sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian, sekretariat, dan tata kerja BPRS dan BPRS Provinsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan dan pengawasan bersifat teknis medis, teknis perumahsakitan, dan non-teknis perumahsakitan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pembinaan dan pengawasan teknis medis dan teknis perumahsakitan secara internal dilakukan oleh komite medik dan satuan pemeriksaan internal yang dibentuk oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan non-teknis perumah sakitan secara internal dilakukan oleh DPRS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan non-teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dilakukan secara eksternal oleh BPRS.

Dengan demikian keberadaan Peraturan Pemerintah ini sangat diperlukan salah satunya untuk menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa kasus medis melalui penyelesaian hukum di luar pengadilan yaitu mediasi. Pengawasan Rumah Sakit yang dilakukan BPRS meliputi pengawasan non-teknis perumahsakitan secara eksternal oleh BPRS, yang meliputi : a. Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban pasien; b. Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban Rumah Sakit; c. Pengawasan penerapan etika Rumah Sakit; d. Pengawasan penerapan etika profesi; e. Pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan; f. Pengawasan penerimaan pengaduan; dan g. Pengawasan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Peran BPRS dalam Pengawasan dan Pembinaan Rumah Sakit

Pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;

2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

3. Keselamatan pasien;

4. Pengembangan jangkauan pelayanan; dan

5. Peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Demikian banyak peraturan perundang-undangan yang terkait rumah sakit, demikian juga pengawasan baik internal maupun eksternal, tetapi keluhan pasien atas kinerja rumahsakit semakin banyak terungkap selaras dengan era keterbukaan informasi. Apakah dengan adanya BPRS maka kinerja rumah sakit akan meningkat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat tercapai? Pengawasan yang saat ini telah diterapkan dengan efektifitas yang berbeda di rumah sakit, yaitu contoh pada rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dimana pengawasan atas  profesionalime staf medis oleh Komite Medis, Pedoman Pelayanan, SPO, Pedoman etika dan profesionalisme oleh Perhimpunan Profesi IDI dan Perhimpunan Dokter Spesialis menjadi rujukan bagi aturan profesionalisme dan standar mutu pelayanan. Pedoman Keselamatan pasien dan rumah sakit oleh KNKPRS menjadi acuan kegiatan patient safety. Satuan Pengawas Internal (SPI) mengawasi manajemen rumah sakit (RS BLU) yang perlu dievaluasi kembali agar lebih luas dari sekedar pengawasan keuangan dan standar birokrasi.

Dewan Pengawas yang telah berfungsi pada RS-BLU Pusat, namun tugas pengawasan harus disesuaikan dengan  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Keuangan tentang DPRS/Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Diharapkan asosiasi rumah sakit dapat memberikan masukan khususnya mutu pelayanan medis/klinis apa saja yang perlu dilaporkan, program keselamatan pasien apa, demikian juga laporan manajemen apa yang penting dilaporkan . Mungkin sudah sedemikian banyak laporan yang dilaporkan oleh RS, tetapi data mana yang memiliki makna penting bagi RS dan juga penting diketahui oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. 

Adapun pengawasan  penerimaan  pengaduan berpedoman pada : 1. Objektifitas; 2.  Koordinasi; 3. Efektifitas  dan  Effisiensi; 4. Akuntabilitas; 5. Kerahasiaan; 6. Transparan; 7. Presumtion  Of  Innosence; dan 8. Seluruh aktivitas selalu disertai dokumen tertulis.

Prosedur dalam penanganan pengaduan yang bersumber dari pasien/masyarakat meliputi :

  1. Penatausahaan pengaduan masyarakat : pencatatan, penelaahan, penyaluran dan  pengarsipan.
  2. Proses pembuktian pengaduan masyarakat : konfirmasi dan klarifikasi, penelitian/ pemeriksaan,  dan pelaporan hasil penelitian/pemeriksaan.
  3. Tindak lanjut dan pemantauan pengaduan masyarakat : tindak lanjut hasil penelitaian/ pemeriksaan, pemanfaatan hasil penanganan pengaduan masyarakat, pemantauan dan  koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan sanksi.

Pedoman pengawasan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar penyelesaian sengketa/Kasus (mediasi), yaitu :

  1. Kesetaraan (Equality);
  2. Penyelesaian sederhana dan cepat;
  3. Tidak mencari kesalahan (No Blaming-No Shaming) tetapi mencari solusi kehendak  para pihak yang bersengketa;
  4. Seluruh aktivitas selalu disertai dokumen tertulis

BPRS Provinsi melakukan pengawasan penerimaan dan penanganan  pengaduan  melalui mekanisme pengawasan sebagai berikut :

  1. Meminta Rumah Sakit mengisi laporan penilaian mandiri (self assessment) penerimaan dan penanganan pengaduan secara on-line di website BPRS (form penilaian mandiri);
  2. Meminta laporan tahunan Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) setiap tahun yang harus memuat laporan mengenai penerimaan dan penanganan pengaduan;
  3. Meminta laporan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM) Bidang Kesehatan;
  4. Melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit apabila ada pengaduan yang ditujukan langsung ke BPRS Provinsi; dan
  5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan oleh BPRS Provinsi kepada BPRS Indonesia.

Tindakan  nyata  dari  BPRS  Provinsi  melakukan  antara  lain :

  1. Mencermati atas jawaban yang belum sesuai dengan regulasi dari isian formulir dan instrument self assessment kemudian memberikan saran tentang solusinya.
  2. Membentuk tim ad hoc untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan/Rumah Sakit disertai pemberian sosialisasi , advokasi & solusi.
  3. BPRSP diharapkan aktif memberikan informasi atas regulasi baru maupun perubahan yang terjadi.
  4. Mengadakan bedah kasus untuk pencegahan pengaduan masyarakat dari beberapa Rumah Sakit agar hal tersebut tidak terjadi dimasa yang akan datang.

Hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah dibahas dan   dihasilkan ditindaklanjuti melalui pembinaan rumah sakit dengan memperhatikan :  

  1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasien
  2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
  3. Penerapan Etika Rumah Sakit
  4. Penerapan Etika Profesi
  5. Penerapan Peraturan Perundang-undangan
  6. Penerimaan pengaduan
  7. Penyelesaian Sengketa dengan Cara Mediasi

Banyak harapan terhadap peran BPRS dimasa yang akan datang terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh manajemen rumah sakit dengan pemilik (owner) rumah sakit di daerah-daerah baik pemerintah dan swasta, staf rumah sakit maupun masyarakat. BPRS menjadi tumpuan harapan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit bila ada permasalahan dengan pihak manajemen maupun dengan pemilik rumah sakit dan menjadi tumpuan harapan bagi penyelesaian masalah antara BPJS dengan management rumah sakit dan peserta BPJS.

 

Sophia Harimudiana, SKM., MKM.

Tim Ahli LSHK Indonesia

 

Document(s):
PERAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT.docx
Email :
Nama :
Comment :