Berifikir, Menginspirasi dan Menggerakkan
Untuk Pembangunan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan

Latar Belakang

 

 

Pembangunan di sektor kesehatan merupakan hal yang sangat vital dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Secara filosofi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, unsur “kesehatan” merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi  sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu issue pembangunan kesehatan harus mendapat perhatian serius dari semua elemen bangsa.

Realitas buruknya pembangunan kesehatan di Indonesia sangat memperihatinkan. Sudah lebih dari setengah abad menjadi negara merdeka, akan tetapi keterjangkauan atas akses fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan memadai masih belum dirasakan secara merata dan menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman dan daerah terpencil. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penting yang tidak berjalan secara maksimal, sehingga menyebabkan pembangunan kesehatan tersebut terhambat dan tidak berjalan efektif.

Pertama, faktor peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang dinilai perlu untuk dilakukan pembaharuan agar mampu menyesuaikan perkembangan dunia medis dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini maupun yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa unsur penting yang belum terakomodir dalam Undang-undang Kesehatan, antara lain unsur peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam APBN, unsur standar kualitas tenaga kesehatan, unsur tanggung jawab sosial dan kemanusiaan oleh tenaga kesehatan serta unsur partisipasi publik dalam pembangunan kesehatan.

Kedua, faktor pengalokasian anggaran untuk sektor kesehatan dalam APBN menjadi salah satu indikator penghambat dalam pembangunan kesehatan, sebab dilihat dari konstalasi besaran anggaran untuk sektor kesehatan pada lima tahun terakhir belum menunjukan grafik peningkatan secara signifikan. Hal tersebut merujuk pada data dari kementerian keuangan tahun 2014 yang  menunjukan bahwa presentase anggaran kesehatan dalam APBN pada tahun 2010 sebesar; 33,0 trilliun (3,2%); tahun 2011 sebesar 41,0 trilliun (3,2%); tahun 2012 sebesar 46,6 trilliun (3,1 %); tahun 2013 sebesar 52,7 trilliun (3,2 %); tahun 2014 sebesar 62,5 trilliun (3,7 %); dan tahun 2015 sebesar 71,1 trilliun (3,5 %). Sehingga peningkatan presentase tersebut belum mencapai batas minimal alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, yakni sebesar 5% (lima) persen sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Kesehatan.

Ketiga, Faktor keterbatasan sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan yang masih jauh dari standar minimun ideal. Data kementerian kesehatan tahun 2017 menunjukan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainya berjumlah sebanyak 1.000.780 orang. Hal tersebut tentu sangat jauh dari standar ideal menurut WHO terkait rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

Keempat, Faktor pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal dan memadai. Bedasarkan data dari kementerian kesehatan tahun 2017, jumlah rumah sakit diseluruh Indonesia sebanyak 2.640 rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Hal tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 yang hampir mencapai angka 240 juta jiwa lebih, jelas tidak seimbang dan jauh dari kondisi ideal dari rasio ketersediaan fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk.  

Berdasarkan fakta empiris dari keempat faktor di atas LSHK menyadari banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus meningkatankan pembangunan di sektor kesehatan. Sehingga LSHK terdorong untuk berfikir, menginspirasi dan mengerakan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal pembangunan kesehatan nasional demi terwujudnya jaminan hak atas kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.